Pemerintah Harus Siapkan Sarpras Untuk Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak

15-06-2022 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf saat memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP) di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (13/6/2022). Foto: Jaka/nvl

 

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf meminta pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP). Menurut Dede, pemerintah tidak boleh hanya berbicara program atau project based, tapi harus menyiapkan platform menuju era digital. Pasalnya, Komisi X DPR RI masih menemukan ketidaksiapan fasilitas seperti infrastruktur internet, listrik dan pelatihan SDM.

 

“Itu sebabnya pelatihan pendidikan kepada para guru agar kompetensinya meningkat sebagai tujuan menuju kepada era digitalisasi benar-benar bisa berjalan, tidak hanya untuk sekolah penggerak saja tapi bisa juga dilakukan untuk semua sekolah," ujar Dede saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP) di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (13/6/2022).

 

Menurut politisi Partai Demokrat ini, sebaiknya pemerintah mengutamakan delapan standar pendidikan, salah satunya ketersediaan ruang kelas. "Kalau ruang kelasnya sudah mau roboh gimana? Ini kan juga menjadi standar pendidikan yang harus kita sepakati bersama. Jadi oleh karena itu, kita harus duduk ersama semua kementerian yang terlibat. Jangan hanya menjalankan program yang berdasarkan ide dasarnya dari Kemendikbud (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tenologi) saja,” pungkas Dede.

 

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II ini menyatakan, jika Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuj memperbaiki SDM, berarti seluruh kementerian terkait harus duduk sama-sama menjelaskan rencana dan program yang akan dijalankan. Misalnya di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T), apa saja sarpras yang dibutuhkan, baru bisa berbicara tentang peningkatan SDM. Karena tanpa fasilitas pendukung seperti listrik dan internet, pelajar yang berada di pesisir dan kepualauan tidak memiliki kesempatan yang sama.

 

“Nah, kunci utama peningkatan SDM adalah semua memiliki kesempatan yang sama. Untuk itu, semua pihak harus duduk bareng, sebetulnya peta jalan pendidikan kita ke depan ini mau kemana? Kalau kita mau bicara ank-anak pandai dalam dunia digital industri 4.0, maka untuk menuju ke sana butuh apa saja. Jadi menurut saya, intinya di republik ini memang koordinasi adalah barang yang mahal sekali,” seloroh Dede. (jk/sf)

BERITA TERKAIT
Fikri Faqih Terima Aspirasi Forum Guru Honorer dan PPPK di Jateng, Berharap Solusi Atas Persoalan Kepegawaian
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keresahan tengah dirasakan ratusan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah. Persoalan...
Once Mekel Apresiasi Terbitnya Permenkum Royalti, Fondasi Hukum Pertunjukan dan Musisi Nasional
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel, menyampaikan apresiasi atas terbitnya beleid Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor...
Pidato Presiden Tempatkan Pendidikan, Kesehatan, dan Keadilan Sosial Fondasi Utama Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia,...
Pendidikan Tulang Punggung Utama Menuju Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan bahwa pendidikan adalah tulang punggung utama dalam...